Walikota Bima melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Mengikuti Vicon Arahan Presiden Republik Indonesia Bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah, bertempat di Ruang Rapat Walikota pada Senin, 12 September 2022.

Asisten II didampingi Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima.

Vicon Pengendalian Inflasi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dipusatkan di Istana Negara dan diikuti oleh seluruh Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Ir. H. Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan saat ini situasi semua negara tidak mudah, dan tidak gampang setelah menghadapi pandemi yang belum pulih, kemudian hari ini diikuti dengan masalah krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, kemudian didalam Negeri krisis BBM.

"Bahkan dibeberapa negara harga BBM sudah diangka Rp. 17.000 sampai dengan Rp. 30.000/liter, harga gas pun naiknya 6-7 kali lipat dari biasanya", ujar Jokowi.

Karena memang subsidi BBM sebesar 152 Triliun sudah melompat 3 (tiga) kali lebih yakni 502,4 Triliun, ini pun menurutnya jumlah yang rendah setelah dilihat lebih detail kuota subsidi hanya untuk 23 juta kilo liter pertalite, 15,1 juta solar sampai awal bulan Oktober hingga Desember. APBN tidak mampu. Oleh sebab itu kemarin ada penyesuaian harga BBM. Imbuhnya.

Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, Presiden meminta kepada provinsi/kab/kota juga ikut secara detail bersama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga BBM.

Presiden Joko Widodo melihat dampak terhadap inflasi ini 1,8 %, ini yang harus dihindari, diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja sama seperti saat penanganan covid, dirinya yakin ini bisa dikendalikan dibawah 5 %. Harapnya.

Lebih lanjut Joko Widodo menyampaikan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan DPA sebesar 2 % bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.

Menurut Presiden, bantuan bentuknya bisa berupa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, misalkan nelayan yang menggunakan solar, ojek, transportasi umum dan lainnya.

Begitu juga dengan belanja tidak terduga bisa digunakan untuk subsidi inflasi, misalnya terjadi kenaikan harga telur, bawang merah, bawang putih untuk membantu biaya transportasinya.

Belanja tidak terduga juga bisa digunakan untuk bansos, karena kenaikan harga barang dan jasa dan inflasi ditakuti semua negara.

Negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik, dan jika dilihat posisi per hari ini 2 % DAU serapannya masih 2,17 Triliun, kemudian serapan belanja tidak terduga 16,4 Triliun, dan total realisasinya baru 6,5 Triliun. Serapan APBD realisasinya sebesar 563 Triliun dari total 1.200 Triliun.

Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo berharap anggaran yang ada ini segera direalisasikan karena kita tahu kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar akibat inflasi tersebut.

Jika ada yang belum tahu dan paham mengenai aturan dan mekanismenya segera berkoordinasi dan minta informasi melalui Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional. Disamping itu juga ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan PP Menteri Keuangan sebagai acuan untuk Belanja tidak terduga. Tutup Presiden.

Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Inflasi Tertinggi yakni Luwuk 7,8 %, Jambi 7,8 %, Kota Baru, 7,5 %, Sampit 7,5 %, Tanjung Selor 7,4, Jayapura 7,4 %, Sintang 7,4 %, Bungo 7,2%, Padang 7,1%, Sibolga 6,9 %.

Kemudian 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan Inflasi tertinggi berada di Sumatera diantaranya Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada angka 5,9 % atau Inflasi masih bisa terkendali.